Minggu, 02 November 2014

Kabinet Kerja = Nama Baru, Fasilitas Lama

Kabinet Kerja = Nama Baru, Fasilitas Lama - Gerak cepat dilakukan Kabinet Kerja untuk mengantisipasi dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Program kompensasi yang diberi nama program keluarga produktif (PKP) akan diluncurkan Senin lusa (3/11). Itu lebih cepat empat hari dari rencana awal launching pada 7 November.

PKP akan terdiri atas tiga kartu. Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Meski baru, sejatinya ketiga kartu itu meneruskan program sebelumnya yang sudah dijalankan dalam pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

KIP misalnya. Program bantuan untuk siswa itu mengadopsi sistem bantuan siswa miskin (BSM). Ketika masih bernama BSM, jumlah sasarannya adalah 18 juta siswa SD, SMP, SMK, dan SMA. Setelah berganti menjadi KIP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menaikkan jumlah sasaran menjadi 24 juta anak.

Namun, dari sekian banyak jumlah sasaran KIP itu, saat peluncuran Senin nanti, pemerintah hanya menyebar 153 ribuan kartu. Perinciannya adalah 100.776 siswa SD, 36.229 siswa SMP, 9.875 siswa SMK, dan 5.485 siswa SMA.

"Ini memang masih tahap awal. Kita pakai istilah piloting dulu," kata Mendikbud Anies Baswedan usai rapat koordinasi tingkat Menteri di Kemenko Pengembangan Manusia dan Kebudayaan (PMK) kemarin (31/10).

Anies mengatakan sisanya akan dituntaskan pada 2015 nanti. Program ini dikebut dulu untuk mengantisipasi gejolak kenaikan BBM. Fasilitas yang diterima siswa dalam KIP akan sama dengan yang mereka dapatkan di BSM.

Anies menjelaskan penerbitan KIP belum bisa dilakukan secara menyeluruh di wilayah Indonesia. Sebab masih butuh persiapan teknis secara luas. Peresmian yang berselang sepekan dari pelantikan Kabinet Kerja.

Tak jauh beda dengan KIP, penerbitan KIS yang notabene menggantikan program bantuan iuran pada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) juga demikian. Dari sebanyak 86,4 juta warga penerima bantuan iuran (PBI), baru sebanyak 432 ribu yang akan menerima KIS pada awal peluncuran nantinya. Bahkan, hingga kemarin, perdebatan tentang posisi KIS dengan JKN yang dikelolah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan masih muncul.

Menjawab perihal itu, Dirjen Bina Upaya Kesehatan (BUK) Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Akmal Tahir menjelaskan, bahwa KIS hanya perubahan nama kartu BPJS Kesehatan yang diperuntukkan untuk PBI.

Sementara, untuk program masih akan bernama JKN dengan BPJS Kesehatan sebagai pengelolanya. "Tidak aka nada overlapping. Ini memang justru akan menyempurnakan (layanan),"ujarnya.

Penyempurnaan ini mencakup dua hal. Pertama, penambahan jumlah cakupan PBI. Meski belum ada berapa jumlah pasti penambahan peserta, Akmal memastikan, jumlah 86,4 juta PBI akan ditambah. Penambahan itu datang dari sekitar 1,7 juta gelandangan, anak terlantar, difable dan warga miskin lainnya yang selama ini tidak tercover pemerintah.

"Data yang kita gunakan basednya adalah rumah tangga. Karena mereka sudah tidak memiliki rumah tangga, jadi tidak tercatat dan tidak tercover otomatis," urainya.

Kedua, program untuk meng-cover biaya perawatan bayi yang baru lahir dari pasangan penerima KIS. Jika sebelumnya mereka tidak langsung dicover, maka dengan KIS yang dimiliki oleh orang tuanya maka sang anak akan otomatis terdaftar.

Sehingga sang anak bisa langsung tercover dan menikmati layanan kesehatan gratis. Fasilitas untuk meng-cover biaya perawatan bayi itulah yang membedakan KIS dengan JKN.

Selain dua kartu itu, pemerintah juga menyiapkan satu kartu sakti lainnya, yakni KKS. Sama seperti dua kartu lainnya yang menggantikan program bantuan sosial sebelumnya, KKS pun merupakan pengganti Program Keluarga Harapan (PKH) miliki Kementerian Sosial (Kemensos).

Tidak jauh beda dengan PKH, KKS juga akan membagikan uang tunai sebesar Rp 200 ribu pada rumah tangga sasaran (RTS). Hanya saja, pencairannya tidak lagi dilayani oleh PT Pos bersama Bank BRI. KKS akan dilayani oleh Bank Mandiri.

"Dalam peluncuran nanti, KKS akan dibagikan pada 430 ribu rumah tangga sasaran," ujar Mensos Khofifah Indar Parawansa.

Pada tahap awal peluncuran, KIP, KIS, dan KKS baru disebar ke 18 kabupaten/kota. Titik-titik yang dipilih masuk kategori daerah perkotaan yang mudah dijangkau dan kondisi infrastuktur pendukung sudah siap

Ke-18 titik penyebaran KIP tahap awal ini adalah Jakarta Pusat, Selatan, Utara, Timur, dan Barat. Kemudian di Kabupaten Jembrana, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Cirebon, Kota Bekasi, Kabupaten Kuningan, dan Kota Semarang. Kemudian di Kabupaten Tegal, Kabupaten Banyuwangi, Kota Surabaya, Balikpapan, Kota Kupang, Kabupaten Mamuju Utara, dan Kota Pematang Siantar.

Sementara, untuk peresmian awal pada Senin (3/10) seluruh kartu ini rencananya dilaksanakan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta. Lokasi peresmiannya adalah kantor pos yang menjadi salah satu akses pencairan uang.

Lima tempat sudah disiapkan untuk peresmian ini. Yaitu kantor pos Fatamwati, Mampang, Jalan Pemuda, Pasar Baru, dan Kebong Bawang. (wan/mia)

Previous
Next Post »