Selasa, 05 Mei 2015

Alhamdulillah, Awal Puasa dan Lebaran Bakal Kompak Terus Hingga 2022

JAKARTA - Tahun ini diperkirakan tidak akan ada perbedaan hari dimulainya bulan Ramadan dan Idul Fitri yang ditetapkan Muhammadiyah dengan ketetapan Kementerian Agama dan Nahdhaltul Ulama (NU).

Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Djamaluddin mengatakan, tahun ini dimulainya periode yang unik. Yakni dalam rentang delapan tahun ke depan atau selama 2015 hingga 2022 nanti, dipastikan tidak ada perbedaan penetapan awal puasa dan Lebaran antara Kemenag, Muhammadiyah, maupun NU.

Profesor riset bidang astronomi dan astrofisika itu mengatakan, fenomena unik itu terjadi selama tidak ada perubahan kriteria penetapan awal puasa dan Lebaran antara pemerintah dan dua ormas Islam besar itu.

"Penyebabnya murni fenomena alam. Posisi bulan selama delapan tahun ke depan sangat tinggi saat dilakukan rukyat (pengamatan, red)," katanya di Jakarta kemarin.

Sebagaimana diketahui, Muhammadiyah bisa menetapkan lebih awal kapan awal puasa dan Lebaran karena menggunakan sistem hisab (perhitungan). Kriteria yang dipakai pada sistem hisab adalah, pokoknya bulan (hilal) sudah di atas ufuk, berarti besoknya sudah masuk Ramadan atau Syawal.

Sedangkan sistem yang dipakai NU dan pemerintah adalah imkanur rukyat, dengan cara melihat langsung kondisi bulan. Kriteria yang dipakai dalam sistem rukyat adalah, tinggi bulan (hilal) harus lebih dari dua derajat di atas ufuk.

"Nah dalam delapan tahun ke depan, posisi hilal di atas dua derajat terus. Jadi bisa saya nyatakan tidak akan ada perbedaan awal puasa dan Lebaran pada 2015 hingga 2022," urai dia.

Sedangkan untuk penetapan Idul Adha tahun ini, Thomas mengatakan masih berpotensi terjadi perbedaan antara Muhammadiyah dengan Kemenag atau NU. Muhammadiyah diperkirakan bakal mendahului melaksanakan Idul Adha dibandingkan versi pemerintah.

Thomas juga mengatakan, Kemenag saat ini sedang berupaya untuk mencari titik temu di tengah perbedaan sistem yang dipakai NU maupun Muhammadiyah. "Baik NU maupun Muhammadiyah kelihatannya sudah mulai mencair," jelas dia.

Alumni program astronomi Universitas Kyoto Jepang itu mengatakan, pada 1 Mei lalu, Kemenag sudah duduk bareng bersama dengan pengurus Muhammadiyah di Jogjakarta. Kemudian dalam waktu dekat Kemenag juga akan bertemu dengan pengurus NU untuk urusan penetapan tanggal-tanggal penting dalam agama Islam.

Meski belum ada keputusan resmi, Thomas membeber sedikit bagaimana arah upaya Kemenag mempertemukan NU dan Muhammadiyah. "Skemanya lebih menggunakan pendekatan astronomi," ujarnya.

Jadi bukan mengambil titik tengah antara kriteria tinggi hilal di atas nol derajat (versi Muhammadiyah) dan di atas dua derajat (versi NU). Thomas berharap upaya Kemenag menyatukan NU dan Muhammadiyah itu membuahkan hasil.

Namun sepertinya, rencana Kemenag untuk menyatukan model penetapan ala NU maupun Muhammadiyah bakal sulit terwujud. Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Saleh Partaonan Daulay mengatakan, penentuan awal puasa atau Lebaran versi Muhammadiyah tidak perlu dipersoalkan.

Dia mengatakan Muhammadiyah selama ini tidak pernah mempersoalkan sistem rukyat yang dilakukan pemerintah atau NU. "Tidak adil jika metode hisap yang dipakai Muhammadiyah selama ini seolah-olah salah," jelas dia.

Dia mengatakan dalam perdebatan panjang antara metode hisab maupun rukyat, tidak bisa saling menjatuhkan. Sebab ulama masing-masing memiliki dasar hukum sendiri-sendiri. Dia berharap jika benar tidak akan ada perbedaan selama delapan tahun ke depan, masyarakat bisa lebih tenang menjalankan ibadah puasa atau menyambut bulan puasa.

Sekjen PBNU Marsudi Suhud menuturkan, silakan saja Kemenag berupaya menyatukan model perhitungan antara mereka dengan Muhammadiyah. Tapi apakah akan berhasil? "Ya ubah dulu landasan dalilnya," kata dia. Selama ini Marsudi hanya mengetahui ada dalil yang bunyinya; summu li ru"yati (berpuasalah setelah melihat atau rukyat).

Marsudi mengatakan selama ini NU sudah berjalan dengan pakemnya. Kemudian Muhammadiyah juga berjalan dengan pakemnya sendiri. Dia menuturkan NU akan tetap mengacu pada kriteria tinggi bulan dua derajat. Sebab bulan baru bisa dilihat atau diamati jika sudah berada di atas dua derajat.

Previous
Next Post »