Kamis, 07 Mei 2015

Presiden yang Manakah Petugas Partai?

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri (dua kanan) berfoto bersama Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (dua kiri) dan Ketua Panitia Rakernas III PDIP Puan Maharani (kanan) usai mengikuti acara penutupan di Ancol, Jakarta, Minggu (8/9/2013). Jokowi yang merupakan kader PDI Perjuangan tersebuyt digadang-gadang akan menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan dalam pilpres 2014 mendatang.
MENCERMATI situasi negera dan sistem bernegara yang terjadi enam bulan terakhir ini membuat banyak rakyat bangsa ini dari berbagai elemen menjadi marah karena presidennya disebut "petugas partai". Aktivis perempuan, Ratna Sarumpaet misalnya, dalam program acara Indonesian Lawers Club (ILC) di TV-One protes keras dengan sebutan yang menurutnya sangat melecehkan perasaannya sebagai rakyat bangsa Indonesia.

Jokowi adalah presiden Republik Indonesia saat ini. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi adalah simbol negara yang harus dihormati oleh siapa pun dia orangnya. Seorang ratu sekalipun dari negeri manapun wajib memberikan hormat dan penghargaan pada "Jokowi" yang adalah presiden Republik Indonesia ke-7 itu.

Kondisi bernegara kita nampaknya berjalan terseok oleh sebuah cara berpikir yang otoriter-feodalistik. Bahwa calon presiden di republik ini diusung oleh partai, tidak kita nafikan. Tetapi bahwa setelah ia secara resmi menjadi seorang presiden, maka ia menjadi presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Partai boleh saja mengklaim bahwa itu "presiden" besutannya namun tidak boleh semena-mena dan dengan gampang dilibas secara verbal di hadapan jutaan pasang mata dan telinga yang melihat dan mendengarkan kata-kata yang "menjewer" itu. Tentu saja tidak boleh demikian jika kita berada pada aras dan koridor berpikir sistem presidensil dan sistem demokrasi sesuai dengan amanat UUD 1945 dengan Pancasila sebagai dasar ideologi bernegara.

Wajah negeri ini tidak selalu baik dalam perjalanan sejarah. Bahkan jika kita mengetahui skenario di belakang layar. Miris rasanya jika roda pemerintahan dan negara ini berjalan di atas panggung sandiwara. Mungkin tidak akan bertahan lama, karena setiap drama selalu ada babak baru, dan jika tontonan itu membosankan, penonton yang semula menempati kursi akan hengkang dan mencari yang lain. Enam bulan terakhir ini rakyat Indonesia dipertontonkan dengan berbagai persoalan bangsa yang merusak wajah negeri ini, termasuk carut marut wajah perpolitikan dan penerapan keadilan hukumnya. Belum lagi ekonomi kita tidak menunjukkan optimisme yang kuat bahkan cenderung melemah, karena harga-harga terus bergerak naik dan rupiah tidak selalu menguat secara signifikan.

Memang baru enam bulan kabinet kerja ini bekerja, tetapi harapan baru (new hope) itu tidak menunjukkan cahayanya yang cemerlang. Rakyat harus menunggu lagi? Atau perlu ada reshuffle atau pergantian dalam tubuh kabinet kerja? Banyak pengamat politik dan ekonomi mengatakan, ya segera membuat reshuffle, bahkan JK (Jusuf Kalla), sang wapres sendiri mengatakan bahwa dalam waktu ke depan ini akan dibuat pergantian para menteri yang dinilai kurang berhasil di bidangnya.

Dari pemerintahan yang satu ke pemerintahan yang lain, Indonesia seolah tidak luput dari berbagai masalah yang menderanya. Kepada kita pada hari-hari ini fakta dalam ketelanjangannya terus menampilkan sisi gelap pemerintahan demokratis kita. Kekacauan dalam tata pemerintahan kita terus terjadi. Manuver para elit politik yang cenderung menjadi akrobat politik membuat rakyat bingung dan sulit untuk memahaminya.

Rakyat menjadi gerah dengan semua yang terjadi di panggung politik yang dimainkan para aktor politik. Korupsi terus menggerogoti berbagai lembaga negara, dari pusat sampai ke daerah dan bahkan sampai ke desa-desa. Penegakan hukum carut-marut padahal demokrasi kita adalah demokrasi konstitusional yang mengedepankan penegakan supremasi hukum agar rakyat menemukan keadilan sesuai dengan cita-cita keadilan yang ada dalam nurani masyarakat.

Rakyat dan semua elemen bangsa tidak boleh hanya berkoar-koar saja tentang berbagai masalah di negera ini tetapi juga harus tahu cara mereparasi (memberikan solusi) yang terbaik buat bangsa dan negaranya. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai bagian dari jiwa dan raga tanah air Indonesia.

Salah satu masalah politik bangsa dari berbagai masalah yang mendera Indonesia adalah masalah kepemimpinan nasional atau kepemimpinan bangsa. Pemimpin negara Indonesia saat ini dinilai kurang memberikan contoh kepada rakyatnya.
Penulis buku 'Mengurai Masalah Bangsa dan Negara', Johan Silalahi, mengatakan, setelah dilakukan riset terhadap sejarah jatuh-bangun dan maju-mundurnya bangsa-bangsa di dunia terdapat satu kesimpulan, yakni, presiden atau pemimpin tertinggi merupakan kunci keberhasilan dari setiap bangsa. Presiden sebagai orang nomor satu di Republik Indonesia, kata Johan, harus mampu menjadi orang pertama di baris terdepan yang memulai dan memimpin perubahan.

Naluri kekuasaan yang kerapkali menjebak para penguasa (pemerintah) untuk menetapkan berbagai kebijakan dan keputusan publik di "ruang-ruang gelap kekuasaannya" dan memperlakukan rakyat sebagai penerima dan pelaksana taken for granted sudah waktunya ditinggalkan karena telah mereduksi dan mendegradasi hak-hak dan martabat rakyat sebagai pemegang kedaulatan.

Setiap keputusan dan kebijakan terkait dengan hajat hidup rakyat harus merupakan hasil dari sebuah proses partisipasi aktifnya rakyat melalui diskusi argumentatif dan rasional melalui komunikasi egaliter tanpa represi dan dominasi sehingga sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat (deliberative and participatory democracy).

Sejumlah ilmuwan politik memahami penurunan trust (kepercayaan) itu berkaitan dengan kinerja perekonomian suatu pemerintahan. Kinerja pemerintah yang dinilai memang bukan sebatas pada bagaimana pemerintah mengelola perekonomian, melainkan juga kemampuan lain seperti kemampuan mengontrol kriminalitas, menciptakan rasa aman, dan menghindari berbagai skandal. Karena itu, ada tidaknya trust itu juga berkait dengan tindakan para pemimpin politik. Manakala pemimpin itu terlibat di dalam skandal dan media menyiarkan secara luas skandal itu, trust terhadap pemerintah akan mengalami penurunan.

Kepercayaan rakyat bangsa ini tidak bisa dipulihkan dengan berbagai pidato saja, lebih repot lagi jika pidato itu justru merosotkan kepercayaan publik. Rakyat bangsa ini membutuhkan pemimpin yang kuat, pemimpin yang mengabdi kepada rakyatnya. Rakyat menanti perubahan yang nyata dan baik bukan opini tentang perubahan apalagi opini tentang presiden petugas partai. Presiden yang manakah itu? *

Oleh Jonas KGD Gobang
Kandidat Doktor BiIang Ilmu Komunikasi pada Unpad Bandung

Previous
Next Post »