Jumat, 05 Juni 2015

[ Breaking News ] Dahlan Iskan Resmi Jadi Tersangka Kasus Listrik

[ Breaking News ] Dahlan Iskan Resmi Jadi Tersangka Kasus Listrik - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta.

Dahlan Iskan tersangkut kasus dugaan korupsi pengadaan dan pembangunan gardu induk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2011-2013.

Dahlan telah diperiksa tim penyidik kejaksaan, Kamis (4/6/2015).

Bos salah satu pemilik salah satu media massa di Indonesia ini diperiksa selama 9 jam setelah dua kali mangkir dari panggilan tim penyidik.

Pria asal Samarinda ini datang bersama kuasa hukumnya, Pieter Talaway.

Usai menjalani pemeriksaan, saat itu juga Dahlan Iskan ditetapkan sebagai tersangka.

"Tim penyidik menyatakan bahwa saudara Dahlan Iskan telah memenuhi syarat untuk menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti," kata Kepala Kajati DKI Jakarta Adi Togarisman di Kejaksaan, Jumat (5/6/2015).

Sejauh ini Kejati DKI Jakarta telah menetapkan 15 tersangka atas kasus yang terjadi di PT Perusahaan Listrik Negara ini.

Dahlan dimintai keterangan karena saat proyek tersebut dirinya adalah Direktur Utama PLN atau selaku kuasa pengguna anggaran.

Dalam kasus dugaan korupsi proyek ini, pihak Kejati DKI Jakarta telah melimpahkan berkas perkara dengan 16 tersangka kasus tersebut ke penuntutan.

Sembilan tersangka telah ditahan di Rutan Cipinang.

Mereka adalah FY‎ selaku Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali-UPK JJB IV region Jawa Barat, SA selaku Manajer Unit Pelaksana Konstruksi Jaringan Jawa Bali-UPK JJB IV region DKI Jakarta dan Banten, ‎INS selaku Manajer Konstruksi dan Operasional Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

TF selaku pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali, Y selaku Asisten Engineer Teknik Elektrikal di UPK JJB 2 PT PLN dan AYS selaku Deputi Manager Akuntansi di Pikitring Jawa Bali Nusa Tenggara PLN.

Ada juga YRS selaku pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali, EP selaku pegawai PLN proyek induk pembangkit dan jaringan Jawa Bali‎, dan ASH selaku pegawai PLN Proring Jateng dan Yogyakarta.

Enam tersangka lainnya yang merupakan pegawai PLN masih menjalani proses penyidikan dan belum dilakukan penahanan.

Para tersangka itu dijerat dengan sangkaan melanggar‎ Pasal 2 Ayat (1) jucnto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP serta dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kasus ini berawal ketika perusahaan pelat merah tersebut melakukan pembangunan 21 gardu induk pada unit pembangkit dan jaringan di Jawa, Bali dan Nusa Tenggara.

Pembangunan ini dilakukan dengan menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar lebih dari Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2011-2013.

Berdasarkan hasil perhitungan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan DKI Jakarta, kerugian negara akibat kasus ini diperkirakan sebesar Rp 33,2 miliar.

Para tersangka pun kini disangka dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain itu, mereka juga dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (CNN INDONESIA/TRIBUNNEWS.COM)

Previous
Next Post »