Rabu, 20 April 2016

Puluhan Pekerja Subkontraktor PT Pupuk Kaltim Mengadu ke DPRD Bontang

Puluhan Pekerja Subkontraktor PT Pupuk Kaltim Mengadu ke DPRD Bontang

‎Puluhan karyawan subkontraktor dan anak perusahaan PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) mengadu ke DPRD Bontang, jalan M Roem, Kelurahan Bontang Lestari, Bontang Selatan, Kota Bontang, Kalimantan Timur, Selasa (19/4/2016).

Mereka mengeluhkan standar gaji yang diberlakukan sejumlah perusahaan subkon serta anak perusahaan PKT yang masih jauh di bawah Upah Minimum Kota (UMK).

Salah satu perwakilan pekerja, Syarifuddin mengungkapkan sebagian kontraktor masih menerapkan upah sebesar Rp 1,9 juta, padahal standar UMK Bontang tahun ini sudah dipatok sebesar Rp 2,3 juta lebih.

"Mohon kami dibantu pak, masih banyak perusahaan subkon bahkan anak perusahaan PKT yang menerapkan upah di bawah UMK," ujar Syarifuddin, saat menggelar pertemuan dengan Komisi I DPRD Bontang.

Pertemuan dipimpin Wakil Ketua Komisi I DPRD, Bilher Hutahean dari Fraksi Nasdem didampingi koleganya Abdul Malik dari Partai Keadilan Sejahtera.

Turut hadir dalam rapat mediasi ini, Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja (Disosnaker) Bontang, Abdu Safa Muha, Asissten II Pemkot Bontang Emlizar Muchtar dan perwakilan kontraktor PKT.

Syarifuddin mendesak pemerintah dan Komisi I DPRD menindak tegas perusahaan yang melanggar ketentuan UMK.

Ia menjelaskan, idealnya seluruh perusahaan yang bekerja di lingkungan PKT mematuhi ketentuan UMK, termasuk ketentuan UMSk (Upah Minimum Sektoral) Industri Kimia Dasar untuk lingkungan PKT yang kini dipatok Rp 2,78 juta.

"‎Kan pak Gubernur (Awang Faroek Ishak) sudah menetapkan UMK dan UMSK. Seharusnya dilaksanakan sesuai dengan ketetapan. Kalau memang ada perusahaan tidak sanggup, ya wajib buat surat pernyataan penundaan," ujar Syarif yang juga Ketua Serikat Pekerja Konstruksi.
Sumber: Tribun Kaltim

Previous
Next Post »