Rabu, 20 April 2016

THR Wajib Cair Seminggu sebelum Lebaran

THR Wajib Cair Seminggu sebelum Lebaran

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakentrans) Kabupaten Sukabumi, Aam Amar Halim mewajibkan setiap perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya (THR) seminggu sebelum hari lebaran tiba. Rata-rata besarnya THR adalah satu kali gaji.

“Bagi perusahaan wajib memberikan THR satu minggu sebelum hari raya, dengan pedoman Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No PER-04/MEN/1994 tentang THR keagamaan bagi pekerja di perusahaan,”tegas Aam Amar Halim kepada Radar Sukabumi, Rabu (17/6).

Di aturan itu, kata Aam, disebutkan bahwa setiap perusahaan yang mempekerjakan pekerja atau buruh wajib memberikan THR keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja tiga bulan secara terus-menerus atau lebih. Berdasarkan peraturan tersebut, pekerja atau buruh yang telah bekerja selama 12 bulan atau lebih berhak mendapat THR sebesar satu bulan upah.

“Apabila melanggar aturan, si perusahaan ini akan dikenakan sanski sesuai ketentuan,” ujarnya.

Tak hanya itu, untuk menjaga ketertiban dan kekhusyuan dalam menjalankan puasa, operasional jam kerja di perusahaan hanya tujuh jam.

“Pemberlakuan jam kerja adalah tujuh jam sehari, 40 jam seminggu untuk enam hari kerja, sedangkan delapan jam sehari dan 40 jam seminggu untuk lima hari kerja,”bebernya.

Pihaknya berharap semua pihak berpartisipasi dalam hal meningkatkan toleransi beragama, selama menjalankan ibadah puasa. Bagi pengusaha juga diharapkan mengakhiri jam kerjanya pada pukul 17.00 WIB. Pekerja juga harus diberikan keleluasaan dalam melaksanakan ibadah.

“Apabila dalam keadaan terpaksa sehingga pekerja harus melaksanakan kerja lembur, maka lembur dilaksanakan usai Tarawih, apabila diberlakukan shift, agar diberikan keleluasaan melakukan ibdah menjamin keselamatan pekerja,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Sarana Keagamaan Setda Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar menambahkan, dalam penentuan keputusan surat edaran tersebut hasil musyawarah bersama. Diperkuat juga dengan landasan UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagajerjaan, UU No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

“Perda Kabupaten Sukabumi no 5 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban (K3). Perda No 11 Tahun 2005 tentang penertiban minuman beralkohol,” tambahnya.(lan/dep)

Previous
Next Post »