Minggu, 28 Agustus 2016

Muhammadiyah Desak Jokowi Hapus Remisi Koruptor

Muhammadiyah Desak Jokowi Hapus Remisi Koruptor

Majelis Hukum dan Hak Asasi Pimpinan Pusat Muhammadyah mendesak Presiden Joko Widodo untuk menghapus legalisasi pemberian remisi terhadap terpidana korupsi. Desakan itu mencuat sebagai salah satu rekomendasi dari hasil rapat kerja nasional Majelis Hukum dan HAM Muhammadyah yang berlangsung 26-28 Agustus 2016 di Yogyakarta.

"Kami meminta pemerintah tegas dalam pemberantasan korupsi dengan tidak memberikan remisi lagi pada terpidana korupsi," ujar Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadyah Saiful Bahri, Ahad, 28 Agustus 2016.

Saiful menambahkan, persyarikatan Muhammadyah sudah bersepakat jika pelaku tindak pidana korupsi tak layak diberikan remisi meskipun hal itu diatur dalam perundangan.

Remisi selama ini dimungkinkan diberikan sesuai undang-undang jika terpidana korupsi melakukan hal yang dianggap baik selama di lembaga permasyarakatan. Namun kelakuan baik itu hanya di dalam penjara saja. "Tidak ada yang bisa dinilai atau diukur (tentang perilaku baik terpidana korupsi), remisi ini berbanding terbalik dengan kejahatan yang sudah dilakukan," ujar Saiful.


Saiful pun menuturkan, akibat pemberian remisi dilakukan pada terpidana korupsi dalam berbagai momen hari besar atau hari raya, pemerintah Jokowi mulai dipandang inkonsisten terhadap janji-janji yang dilontarkan sejak awal memimpin.

"Dulu saat (Jokowi) awal memimpin katanya akan tegas pada kasus korupsi, tapi kenyataannya tidak demikian sehingga rekomendasi penghapusan remisi ini kami buat," ujar Saiful.

Dalam penutupan rakernas Muhammadyah itu pun sempat disayangkan adanya sejumlah koruptor kakap yang mendapatkan remisi saat peringatan kemerdekaan 2016 lalu. 
( m.tempo.co )

Previous
Next Post »