Minggu, 28 Agustus 2016

Tak Mukidi di Antara SBY dan Jokowi



Ternyata Mukidi tak membawa efek pada mantan presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di tengah fenomena Mukidi yang membuat banyak orang bergembira ria, SBY dengan seriusnya melontarkan kritik tajamnya ke Presiden Jokowi. Dia menilai visi kemaritiman Jokowi selama dua tahun ini hanya retorika alias bohong doang, no action talk only alias NATO. Apakah ini akan menjadi babak baru "perang" pernyataan antara dua tokoh itu seperti beberapa waktu lalu, memang masih harus ditunggu. 

Belum ada tanggapan balik dari pihak Istana atas pernyataan SBY itu. Dan melihat "konflik" yang lalu, Jokowi biasanya memang lebih "njawani" dalam menanggapi pernyataan SBY. Supaya jelas, inilah kutipan pernyataan SBY sebagaimana dimuat kompas.com. (Sabtu, 27/8/2016) kemarin. "Saya sering mendengar kita ini bangsa maritim. 

Negara kepulauan wajib hukumnya, harga mati, pembangunan kita berwawasan martitim. Tetapi, yang saya dengar, yang saya ikuti, sebatas retorika," kata SBY saat memberikan orasi ilmiah pada Wisuda ke-XV Universitas Al Azhar Indonesia, di Jakarta, Sabtu (27/8/2016). "Retorika kadang diperlukan, tetapi kondisi tak akan berubah kalau hanya retorika, without action, without policy, without actual program to be implemented (tanpa tindakan, tanpa kebijakan, tanpa program aktual untuk dikerjakan)," kata SBY. 

Entah mengapa, berita itu tiba-tiba saja membuat saya teringat kisah humor Mukidi yang sangat fenomenal dan keluarga saya ikut ceria karenanya. 

Andai saja Pak SBY baca cerita ini. MUKIDI MERDEKA Jaya adalah tetangga Mukidi, tapi mereka tak pernah rukun. 

Mukidi merasa Jaya adalah saingannya. 
Jika Jaya beli sepeda baru, Mukidi tidak mau kalah. 
Mukidi ya beli sepeda baru juga. 
Ketika menjelang Lebaran, rumah Jaya dicat merah. Besoknya, Mukidi mengecat dengan warna merah juga. 

Karena kini 17 Agustusan, Jaya memasang spanduk di depan rumah bertulisan "INDONESIA TETAP JAYA". 

 Hati Mukidi panas dan memasang spanduk juga dangan tulisan "INDONESIA TETAP MUKIDI" ....... Ya itu kisah Mukidi dan Jaya. 

Saya tak hendak menyamakan Pak SBY dengan Presiden Jokowi seperti Mukidi dan Jaya. 

Tidak mungkin saya melakukannya. Itu berbeda jauh. Jaya dan Mukidi hanya rakyat biasa, sementara Pak SBY mantan presiden dan Pak Jokowi itu presiden. Hanya saja, saya kok merasa ada aroma persaingan ketika kritik soal visi kemaritiman pemerintahan Jokowi dipertanyakan. Sebagai orang awam, saat melihat Menteri Susi Pudjiastuti dengan gagah berani menegakkan kedaulatan di laut Indonesia, dengan menangkapi maling ikan dari luar itu, hati saya mongkog bangga. Indonesia telah kembali sadar dengan kekayaan maritimnya yang selama ini dirampok nelayan dan pengusaha ikan asing. 

Sebagai orang awam, saat melihat Presiden Jokowi berdiri dengan gagah di KRI Imam Bonjol yang berlayar di Laut Natuna 23 Juni lalu, menegasan kedaulatan Indonesia, sebagai jawaban atas sikap China yang main klaim saja, saya sangat bangga. Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga memutuskan pembangunan terpadu di Natuna, yang meliputi industri perikanan dan menambah kekuatan pertahanan kita di sana. 

Sebagai orang awam, pembangunan dan peningkatan fungsi pelabuhan yang dilakukan pemerintahan Jokowi-JK sejak awal pemerintahannya untuk mewujudkan Tol Laut, saya nilai membuat banyak kemajuan. Arus barang telah mulai cepat dan lancar ke daerah-daerah yang selama sulit, seperti Papua yang membuat harga barang kebih murah. Program tol laut dengan membangun banyak pelabuhan itu jelas perwujudan visi negara maritim. 

 Sebagai orang awam, saya tak mau menulis angka-angka yang njlimet itu, biar Om Fajar Marta redaktur ekonomi kompas yang menulisnya. Selama ini dia cukup bagus menulis masalah pembangunan infrastruktur dan pajak yang dulu sempat dipersoalkan SBY. Hanya saja, pembangunan tol laut yang masih berjalan itu mestinya merupakan implementasi dari visi kemaritiman pemerintahan Jokowi-JK. 

 Jadi mestinya soal visi kemaritiman Jokowi-JK ya sudah with action, with policy, with actual program to be implemented (dengan tindakan, dengan kebijakan, dengan program aktual untuk dikerjakan). Hanya saja, memang tak bisa seluruh energi tumblek blek diarahkan ke pembangunan kemaritiman. 

Menteri Susi itu juga sudah mengusahakan banyak perbaikan ekonomi untuk nelayan juga. Mulai soal asuransi sampai proteksi dari kapal-kapal besar maling ikan, perbaikan dan perlindungan ekosistem kelautan itu juga visi kemaritiman. Dengan begitu, kekayaan laut bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. 

 Pak SBY menilai pemerintah saat ini terlalu berfokus pada pembangunan infrastruktur di darat, seperti pembangunan kereta api dan jalan raya. Sementara banyak sektor laut yang belum dikembangkan seperti minyak dan gas lepas pantai, perikanan, pariwisata, hingga pembangunan masyarakat pesisir. Pak SBY menghendaki harus ada keseimbangan antara darat dan laut, harus ada rumusan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional, juga di APBN, APBD daera kepulauan juga dibedakan dengan APBD daerah daratan. 

 Nah, kalau soal itu biar pemerintahan Jokowi yang jawab. Soal pembangunan yang disinggung Pak SBY itu semua ada di pidato kenegaraan Presiden Jokowi dalam rangka HUT ke-71 RI pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Kura-Kura, Senayan, Selasa (16/8/2016) lalu. 

Mungkin saja, di mata Pak SBY apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi saat ini kurang pas. Terlalu banyak retorika. Pemasukan pajak yang belum sesuai dan membuat pemerintah harus melakukan penghematan dan memotong anggaran sampai dua kali. Tax amnesty yang belum berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Jadi, pemerintah memang layak dikritik. 

Namun, jangan salahkan juga kalau kritik Pak SBY ini dinilai juga sekedar sebagai langkah mendongrak citranya sebagai ketua Partai Demokrat. Sebagai politikus Pak SBY tentu bisa merasakan atmosfer paska reshuffel jilid II, kasus Archandra, dll. Ya itung-itung mendongkrak citra partai akibat kadernya yang nakal-nakal itu yang ditangkap KPK, atau kasus pemecatan Ruhut sebagai koordinator jubir partai, hanya melalui sms. 

Politik memang dinamis, demikian juga hubungan antara mantan presiden dengan presiden yang sedang menjabat. Hanya saja orang awam memang suka sentimental dan membayangkan para mantan presiden dan presiden itu seharusnya baik-baik saja, saling tegur sapa, bercanda, dan bersilaturahmi. Tak perlu mengkritik secara terbuka. 

Ah itu hanya romantisme, bayangan ideal yang dipaksakan, zaman sudah banyak berubah, demikian juga dalam hal berpolitik. 


Meskipun begitu ada satu hal yang patut dicatat, ternyata memang tak ada Mukidi di antara Pak SBY dan Presiden Jokowi. 

Tak ada canda di antara mereka. Salam, damai selalu. 

Bacaan pendukung 1| 2|

Sumber : kompasiana

Previous
Next Post »